Hadiri Pleno Forum Iklim Nasional, Syarwani Kenalkan Tagline BISA

Bupati Bulungan saat menjadi pembicara dalam Forum Nasional Pekan Iklim 2025.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan mengusung tagline Berdaulat, Inklusif, Sinergi dan Adaptif (BISA) dalam komitmenya pada aksi iklim nasional. Bupati Syarwani juga menghadiri langsung kegiatan Pleno Forum Nasional Pekan Iklim 2025 di Bali, Senin (25/8) lalu.

Forum tersebut menjadi wadah bagi semua pihak baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat sipil. Nantinya hasil dari pertemuan tersebut akan kembali diimplementasikan di daerah masing-masing.

Adapun BISA, ditegaskan Syarwani tak hanya sekadar semboyan. BISA dapat menjadi pintu bagi semua stakeholder untuk menjadi mitra daerah.

Baca juga  Pemkab Bulungan Pastikan Proses Pengakuan Masyarakat Punan Dulau Sesuai Ketentuan

“Spirit ini juga menjadi semangat bagi seluruh masyarakat, khususnya ASN di Bulungan. Kalau bicara inisiatif daerah dan partisipasi komunitas, kami paham bahwa membangun Bulungan tidak bisa hanya dengan pemerintah. Banyak pihak yang harus diajak terlibat. Tidak cukup sekadar konsep pentahelix, tetapi ruang partisipasi harus benar-benar dibuka,” terang orang nomor satu di Bumi Intimung itu.

Komitmen itu diwujudkan melalui perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) yang hidup di sekitar kawasan hutan. Syarwani menyebut sudah ada dua surat keputusan (SK) Bupati terkait pengakuan komunitas adat.

Baca juga  Kunjungan Silaturahmi, Bupati dan Kapolda Kaltara Sepakat Tingkatkan Sinergi Jaga Kondusivitas Wilayah

“Alhamdulillah, Bulungan telah mengeluarkan SK pengakuan bagi MHA Punan Batu Benau di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan MHA Punan Tugung di Desa Bunau, Kecamatan Sekatak,” tuturnya.

Diketahui, MHA Punan Batu Benau mendapat penghargaan Kalpataru 2024 kategori Penyelamat Lingkungan. Penghargaan itu diberikan karena komitmen warga menjaga hutan, tanpa membuka lahan, melainkan tetap berpegang pada tradisi berburu dan meramu di area seluas hampir 4.000 hektare.

Baca juga  Meriahnya Final Cabor Bola Voli Porkab II Bulungan

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) mulai melakukan verifikasi lapangan terhadap komunitas adat tersebut.

“Verifikasi ini penting untuk memastikan pengamanan kawasan hutan, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat adat yang sudah lama tinggal di sana,” pungkasnya. (adm)

Bagikan:

APA YANG ANDA CARI?