TARAKAN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) kerahkan 120 personelnya untuk melaksanakan pengamanan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Caleg DPRD Kota Tarakan Dapil 1 Tarakan Tengah, Kota Tarakan yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli mendatang.
Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Personel Polda Kaltara ini merupakan salah satu bentuk kesiapan Polri untuk memastikan kelancaran serta keamanan masyarakat pada saat kegiatan PSU (Pemungutan Suara Ulang) berlangsung.
Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Daniel Adityajaya menyebut sudah memberangkatkan sebanyak 120 anggotanya untuk membantu dalam pengamanan PSU di Kota Tarakan.
Kapolda Kaltara memerintahkan kepada personel terlibat didalam kegiatan pengamanan untuk tetap fokus pada tugas pengamanan dan selalu mengutamakan keselamatan satu sama lain.
“Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, Beliau meminta kepada personel untuk bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku jangan sampai tindakan personel tersebut membahayakan keselamatan masyarakat bahkan keselamatan diri pribadi dan personel yang lain,” singkatnya.
Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona T.P.P Siregar menambahkan, sudah melakukan rapat koordinasi dalam rangka pengamanan PSU. Nantinya sekaligus fokus mengamankan logistik serta masyarakat.
“Nanti tetap mengawal dari gudang logistik, kelurahan hingga ke TPS,” tuturnya.
Petugas Satuan Pelindung Masyarakat (Satlinmas) dan personel yang akan turut melakukan pengamanan di TPS sudah menggelar apel bersama. Selanjutnya Satlinmas dan petugas PAM TPS diberangkatkan ke masing-masing TPS.
“Kalau dari polisi ada 206 personel. Tapi kita ada pasukan standby dari Satbrimob Polda Kaltara. Kami kan mengamankan kegiatan penyelenggaraannya ini,” tuturnya.
Dalam pengamanan kali ini, agak sedikit berbeda dengan PSU yang sebelumnya dilakukan di satu TPS yang ada di Kelurahan Karang Anyar. Sehingga, tentu kekuatan personel dibutuhkan untuk mengamankan.
“Kemarin PSU di satu TPS itu ada dua orang, ada juga dua orang untuk tiga dan empat TPS. Kalau PSU di Dapil Tarakan Tengah ini mungkin di satu TPS empat atau lima personel,” imbuhnya.
Adapun hal yang perlu diantisipasi dalam PSU kali ini, dikatakan Kapolres ialah money politik. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bawaslu Tarakan dalam mencegah money politik di Dapil Tarakan Tengah.
Pelanggaran money politik sendiri, pihak kepolisian tak dapat menindak lebih dulu. Laporannya, harus berangkat dari warga negara indonesia yang memiliki hak pilih atau pengawas Pemilu.
“Sudah kami diskusikan, kalau ada tindak pidananya, nanti ditangani Bawaslu lalu dibuatkan laporan polisi baru kami yang tangani,” pungkasnya. (adm)
