TANJUNG SELOR – Diskusi publik terkait Road Map Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan digelar pada Jumat (13/3/2026) pukul 16.00 WITA di Ruang Tenguyun, Kantor Bupati Bulungan, Tanjung Selor.Kegiatan yang diinisiasi DPD II KNPI Bulungan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rencana pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kalimantan Utara Aji Sanjaya, Akademisi Universitas Kaltara Siti Masitah, serta Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Bambang Setiawan.
Dalam pemaparannya, Aji Sanjaya menjelaskan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa sehingga dapat mendukung prestasi belajar, kehadiran, serta partisipasi mereka di sekolah.“Program ini merupakan salah satu langkah untuk menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sementara itu, Bambang Setiawan menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran penting dalam memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan serta didistribusikan sesuai prosedur.
“Dinas pendidikan memastikan kualitas gizi makanan yang disalurkan kepada siswa tetap terjaga dan distribusinya berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” jelasnya.
Di sisi lain, akademisi Universitas Kaltara Siti Masitah menilai program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik bagi siswa akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan generasi masa depan.
Dalam sesi diskusi, salah satu peserta dari kalangan pelajar, Keisa, siswi SMA Negeri 1 Tanjung Selor, menanyakan mengenai perbedaan menu MBG di setiap daerah.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Aji Sanjaya menjelaskan bahwa menu makanan dapat menyesuaikan kondisi dan standar harga di masing-masing wilayah, namun tetap mengikuti ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Penyesuaian menu dilakukan agar tetap relevan dengan kondisi daerah, namun standar gizi tetap menjadi acuan utama,” katanya.
Melalui diskusi ini, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat dipahami secara lebih luas oleh masyarakat serta menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.
