BERAU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama infrastruktur jalan di wilayah pedalaman harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Menurut Dedy, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pemerataan kesejahteraan dan akses pelayanan publik bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.
Ia menilai, kondisi jalan di sejumlah kecamatan pedalaman masih jauh dari layak dan memerlukan intervensi serius dari pemerintah.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat di wilayah pedalaman tidak tertinggal dalam hal akses. Jalan yang baik menjadi urat nadi bagi pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian,” tegas Dedy, Jumat (24/10).
Dedy mengakui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pembangunan jalan, tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena sebagian merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Namun, menurutnya, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Koordinasi lintas pemerintah harus diperkuat. DPRD siap mendorong dan mengawal agar anggaran yang menyentuh kepentingan masyarakat pedalaman dapat terealisasi,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, masih banyak desa di kawasan hulu Berau yang kesulitan mengakses layanan dasar akibat buruknya kondisi jalan. Saat musim hujan, jalur darat sering terputus, menyebabkan distribusi logistik, bahan pokok, bahkan pelayanan kesehatan terganggu.
Ia berharap, ke depan, program pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh daerah terpencil yang selama ini tertinggal.
“Pembangunan harus berkeadilan. Selama ini masyarakat di pedalaman juga punya hak yang sama untuk merasakan hasil pembangunan,” tutupnya. (sgt/adv)
