Ketua Komisi II DPRD Berau Desak Audit Rantai Pasok Beras Usai Temuan Harga Melebihi HET

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menyoroti serius hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Tim Satgas Pangan Polda Kaltim bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD). Sidak tersebut menemukan masih banyak pedagang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Rudi menilai, temuan itu menjadi sinyal kuat adanya ketidakteraturan dalam rantai pasok beras di Kabupaten Berau. Ia menyebut, lonjakan harga yang terjadi di tingkat pedagang bukan persoalan sederhana, melainkan dampak dari distribusi yang terlalu panjang hingga harga melambung di tangan konsumen.

Baca juga  Pernikahan Dini Mengkhawatirkan, DPRD Berau Minta Penanganan Serius dan Edukasi Menyeluruh

“Ini bukan permasalahan sepele. Rantai pasok yang terlalu panjang membuat harga naik, dan masyarakat yang akhirnya menanggung dampaknya,” tegas Rudi.

Politisi yang membidangi sektor perekonomian dan perdagangan itu menilai langkah sidak yang dilakukan Satgas Pangan dan Bapanas merupakan bentuk pengawasan yang baik, namun tidak boleh berhenti pada tahap penemuan semata.

Baca juga  DPRD Dorong Digitalisasi Retribusi Daerah, Kunci Tingkatkan PAD Berau Tanpa Kebocoran

Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Berau untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok beras, mulai dari produsen hingga pengecer, guna mengidentifikasi titik rawan penyebab kenaikan harga.

“Perlu adanya audit dari hulu ke hilir—mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer—agar diketahui di mana titik yang menyebabkan kenaikan harga ini,” ujarnya.

Rudi juga mengingatkan agar pengawasan pemerintah tidak bersifat reaktif dan musiman, melainkan dibangun secara berkelanjutan dan sistematis. Menurutnya, tanpa evaluasi rutin dan pengawasan terencana, persoalan serupa akan terus berulang.

Baca juga  Ketua Komisi II Soroti Pemangkasan Anggaran Rp1,7 Triliun: Berau Alami Tsunami Fiskal

“Kami tidak ingin masalah ini hanya ramai sesaat. Harus ada pengawasan yang berkelanjutan dan evaluasi yang jelas agar masyarakat tidak terus dirugikan,” pungkasnya. (sgt/adv)

Bagikan:

APA YANG ANDA CARI?