BERAU – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Agus Uriansyah, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Berau dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
Agus menegaskan, penertiban PKL tidak semata-mata berkaitan dengan ketertiban, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Keberadaan PKL di lokasi terlarang, menurutnya, kerap menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari penyempitan badan jalan hingga potensi gangguan terhadap aktivitas publik.
“Penataan itu sangat penting, terutama kalau sudah mengganggu badan jalan. Keselamatan, kebersihan, dan kenyamanan harus menjadi prioritas kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” ujar Agus.
Meski demikian, ia mengakui bahwa PKL merupakan bagian dari denyut ekonomi masyarakat dan berperan penting dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, dukungan terhadap roda ekonomi rakyat tidak boleh mengesampingkan aturan dan kepentingan umum.
“Kami tentu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Tetapi kalau aktivitas PKL sudah mengganggu ketertiban dan membahayakan, maka memang harus ditertibkan,” tegasnya.
Agus juga menyoroti kawasan sekitar Bandara Kalimarau sebagai titik rawan yang tidak layak digunakan untuk berjualan. Ia menilai area tersebut memiliki risiko tinggi karena berkaitan langsung dengan operasional penerbangan.
“Bandara adalah area pendaratan pesawat. Ada hembusan angin dan risiko teknis lain yang bisa membahayakan pedagang. Pertimbangannya murni soal keselamatan,” jelasnya.
Ia berharap penertiban PKL dilakukan secara humanis dan dibarengi dengan solusi konkret, seperti penyediaan lokasi alternatif yang lebih aman dan tertata. Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan ketertiban umum dan keselamatan.
“Pemerintah harus hadir dengan solusi. PKL tetap bisa berusaha, tapi di tempat yang tepat dan aman,” pungkasnya. (rn/adv)
