TARAKAN – Kepadatan pasien pada jam pelayanan tertentu turut menjadi bahan evaluasi terhadap pelayanan di RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan. Kondisi tersebut berkaitan dengan kemampuan rumah sakit mengatur arus pasien ketika terjadi peningkatan kunjungan, terutama pada layanan yang memiliki beban pelayanan tinggi.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Tamara Moriska, S.H., M.H. mengatakan, kondisi crowded tidak cukup diselesaikan dengan menambah kapasitas pada satu bagian saja.
Pengaturan alur pasien, sistem rujukan dan kesiapan pelayanan perlu berjalan beriringan agar kepadatan tidak berujung pada antrean panjang maupun berkurangnya kenyamanan pasien.
“Persoalan crowded ini perlu dilihat dari alur pasien sejak datang sampai mendapatkan pelayanan. Saat kunjungan meningkat, rumah sakit harus punya pengaturan yang jelas supaya penumpukan tidak terjadi di satu titik dan pelayanan tetap berjalan,” kata Tamara.
Menurutnya, kepadatan pelayanan juga berkaitan dengan pola rujukan pasien. Perubahan ketentuan BPJS Kesehatan, termasuk pengaturan jumlah tempat tidur, dapat memengaruhi jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit sehingga manajemen perlu menyesuaikan kapasitas pelayanan.
“Arus pasien rujukan juga perlu diperhitungkan. Ada perubahan ketentuan terkait tempat tidur dan itu bisa berdampak pada jumlah pasien yang diterima rumah sakit. Kondisi seperti ini harus diantisipasi supaya kapasitas pelayanan tidak kewalahan,” ujarnya.
Tamara mengatakan, persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi Komisi IV bersama jajaran RSUD dr. H. Jusuf SK beberapa waktu lalu. Dalam pembahasan, kondisi pelayanan, tarif serta dampak perubahan regulasi terhadap rumah sakit turut dikaji untuk melihat persoalan secara lebih utuh.
“Rumah sakit menghadapi beberapa persoalan yang saling berkaitan. Kita membahas pelayanan, kepadatan pasien, tarif sampai dampaknya terhadap pendapatan. Semua perlu dilihat bersama karena satu persoalan bisa berpengaruh terhadap persoalan lainnya,” tutur Tamara.
Ia menyebut perubahan pola pelayanan dan rujukan juga memiliki konsekuensi terhadap pendapatan rumah sakit. Penurunan pendapatan menjadi salah satu kondisi yang dibahas karena berkaitan dengan perubahan regulasi BPJS Kesehatan dan jumlah pasien yang mendapatkan layanan.
Namun, Tamara menegaskan kondisi keuangan rumah sakit tidak boleh membuat aspek pelayanan terabaikan. RSUD dr. H. Jusuf SK memiliki fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga pengelolaan keuangan perlu berjalan seimbang dengan pemenuhan kebutuhan pasien.
“Pendapatan memang bagian penting dalam keberlangsungan rumah sakit, tetapi masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan. Karena itu, aspek keuangan dan pelayanan harus sama-sama dijaga agar rumah sakit tetap mampu menjalankan fungsinya,” katanya.
Komisi IV selanjutnya mendorong koordinasi antara RSUD dr. H. Jusuf SK dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Bapenda untuk membahas persoalan yang muncul dari perubahan sistem pelayanan dan pembiayaan. Koordinasi tersebut dinilai diperlukan agar rumah sakit tidak menghadapi persoalan secara sendiri-sendiri.
Tamara berharap evaluasi yang telah dilakukan tidak berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Persoalan kepadatan pelayanan perlu diterjemahkan dalam langkah teknis sehingga masyarakat dapat merasakan perbaikan ketika mengakses layanan di rumah sakit.
“Evaluasi harus ada tindak lanjutnya. Kita juga mau melihat bagaimana pengaturan pelayanan ke depan, terutama pada saat kunjungan pasien tinggi. Masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan yang layak meskipun rumah sakit sedang dalam kondisi padat,” pungkasnya. (adv)
