TARAKAN – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) Kalimantan Utara menyatakan dukungan penuh terhadap ketegasan Kapolri yang menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Ketua DPD SePOI Kaltara, Misyadi, menegaskan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia guna menjaga netralitas dan independensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta menjaga keamanan nasional.
“Kami dari Serikat Pengemudi Online Indonesia DPD Kalimantan Utara dengan ini mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Ini penting untuk menjaga netralitas dalam penegakan hukum dan stabilitas keamanan nasional,” ujar Misyadi, di Tarakan.
Sebelumnya, Kapolri menegaskan, posisi Polri langsung di bawah Presiden sudah sesuai dengan konstitusi dan semangat reformasi kelembagaan yang menempatkan institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang independen dan profesional.
Dengan berada di bawah Presiden, Polri memiliki jalur komando yang langsung dan jelas, sehingga lebih fokus pada tugas utama menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat.Ketegasan Kapolri dalam menolak wacana tersebut merupakan langkah tepat untuk menjaga marwah institusi kepolisian agar tetap profesional, netral, dan tidak terseret kepentingan politik praktis.
