Sidak Layanan Kesehatan di RSUD dr. H Jusuf SK

TARAKAN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kaltara dr. Jusuf SK di Kota Tarakan pada Kamis (4/9/25).

Sidak ini dilakukan untuk meninjau langsung kondisi pelayanan rumah sakit, menanggapi sejumlah masukan dan keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan.

Rombongan sidak yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Muddain, didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah, serta anggota Komisi IV, Muhammad Hatta, dan Listiani, disambut langsung Direktur RSUD dr. Jusuf SK beserta jajarannya.

Baca juga  Komisi I DPRD Berau Minta Penanganan Serius Kasus Kekerasan Seksual

​Syamsuddin Arfah menyampaikan sidak ini berfokus pada beberapa titik yang dianggap krusial, terutama terkait antrean dan waktu tunggu pasien.

“Memang tadi pas kita sidak ke bagian poli, begitu padatnya. Poli ini harus diurai karena begitu banyaknya dan padatnya orang-orang melakukan pengobatan,” ujarnya.

​Selain itu, Syamsuddin juga menyoroti kondisi Unit Gawat Darurat (UGD) yang sering kali kewalahan.

“UGD juga tempat transit, tapi tempatnya tidak banyak, kemudian ruang kamarnya juga tidak banyak. Sehingga ini menjadi keterbatasan yang akhirnya pasien-pasien itu banyak yang tertahan di UGD menunggu ruang kamarnya,” jelasnya.

Baca juga  Pansus LKPJ DPRD Tarakan Soroti Aset Wisata Ratu Intan

​Komisi IV juga menemukan ruang gizi di rumah sakit tersebut memerlukan perbaikan mendesak. Kondisi beberapa ruang dinilai sudah tidak layak dan perlu disterilisasi serta diganti untuk menjaga kebersihan dan kualitas layanan.

​Sebagai solusi, Komisi IV merekomendasikan penggunaan konsultan khusus untuk mengurai berbagai masalah pelayanan yang ada.

“Kami sepakat dari Komisi IV, untuk nanti akan mendorong supaya konsultan bisa didapat untuk mengurai beberapa titik yang kita anggap krusial,” kata Syamsuddin.

Baca juga  Evaluasi Pelaksanaan MBG, DPRD Tarakan Panggil Seluruh SPPG

​Menurutnya, konsultan ini akan membantu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih terstruktur, sehingga setiap pasien memiliki standar waktu pelayanan yang jelas. Politisi PKS itu menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal perbaikan pelayanan di RSUD dr. Jusuf SK demi kenyamanan dan kesehatan masyarakat Kaltara.

“Walaupun ada beberapa konsultan yang dijalankan, tapi menurut kita untuk pelayanan ini harus ada konsultan tersendiri,” pungkasnya. (adm)

Bagikan:

APA YANG ANDA CARI?