Berau — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kembali diingatkan untuk tidak terlena dengan kontribusi besar sektor pertambangan batubara terhadap pendapatan daerah. Anggota DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo, menegaskan bahwa ketergantungan yang berkepanjangan terhadap komoditas tidak terbarukan itu berpotensi menimbulkan guncangan ekonomi di masa depan jika tidak segera diantisipasi.
Menurut Sujarwo, batu bara saat ini memang menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan postur APBD Berau. Namun, sektor tersebut memiliki umur produksi yang terbatas dan sangat dipengaruhi dinamika global. Kondisi itu menjadikannya tidak bisa dijadikan sandaran utama dalam jangka panjang.
“Kebergantungan terhadap batu bara harus mulai kita kurangi. Batubara adalah sumber daya tak terbarukan dan harganya sangat fluktuatif mengikuti pasar dunia. Jika terus bergantung, saat sumber ini habis atau harga turun, ekonomi daerah akan terpukul,” tegas Sujarwo.
Ia mengingatkan bahwa Berau pernah mengalami fase penurunan pendapatan signifikan ketika harga batubara anjlok, terutama pada masa perlambatan ekonomi global beberapa tahun lalu. Momentum itu, menurutnya, seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa ketahanan ekonomi daerah tidak boleh ditopang oleh satu sektor saja.
“Kita sudah pernah merasakan dampaknya. Saat harga batubara jatuh, APBD turut terjun bebas. Itu alarm keras untuk kita semua agar mulai mempersiapkan fondasi ekonomi alternatif yang kuat,” ujarnya.
Sujarwo mendorong Pemkab Berau untuk mengakselerasi diversifikasi ekonomi, terutama di sektor riil yang selama ini belum tergarap optimal seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan pariwisata. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai penopang PAD baru yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks mendukung ekonomi kerakyatan.
Selain itu, ia menilai pengembangan energi terbarukan dan industri berbasis potensi lokal juga harus mendapat perhatian serius. Berau, lanjutnya, tidak boleh hanya menjadi penonton ketika wilayah lain mulai bertransformasi menuju ekonomi hijau.
“Kita harus memberikan ruang dan dorongan pada sektor-sektor produktif. Jangan sampai saat era batubara selesai, kita baru berpikir untuk berbenah,” tegasnya lagi.
DPRD Berau, kata Sujarwo, siap mendorong pemerintah daerah menyusun kebijakan strategis dan roadmap jangka panjang menuju ekonomi non-tambang yang lebih resilien dan inklusif. Ia menegaskan, keberanian melakukan transisi ekonomi sejak dini akan menjadi penentu masa depan Berau.
Dengan peringatan tersebut, Sujarwo berharap Pemkab Berau bergerak cepat menggali potensi baru, memperkuat perencanaan pembangunan, dan menghadirkan inovasi kebijakan ekonomi agar Bumi Batiwakkal tidak terjebak dalam fenomena “ketergantungan komoditas” yang telah dialami banyak daerah tambang di Indonesia. (sgt/adv)
