BERAU – Polemik Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan (nakes) di RSUD dr. Abdul Rivai Berau kembali mencuat. Masalah yang sempat tenggelam ini kini mendapat perhatian serius dari Komisi I DPRD Berau, yang membidangi urusan kesehatan.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, mengaku telah menindaklanjuti keluhan para nakes yang mengaku belum mendapat kejelasan soal pembayaran TPP. Ia menyebut, persoalan tersebut sudah dibahas dalam pertemuan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan manajemen RSUD dr. Abdul Rivai.
“Tadi sempat kami tanyakan juga soal TPP ini. Dinkes dan pihak rumah sakit sudah memberi penjelasan awal, tapi secara teknis kami akan panggil semua pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan yang utuh,” ujar Feri saat ditemui.
Feri menilai, permasalahan TPP bagi nakes bukan hal baru. Isu serupa kerap terjadi di berbagai daerah, namun penyelesaiannya bergantung pada komitmen pemerintah daerah masing-masing.
“Masalah TPP ini bukan hanya di Berau, tapi juga di banyak daerah lain. Namun, bisa jadi persoalan ini juga menjadi alasan kenapa dokter atau tenaga medis di Berau tidak betah. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri,” tegasnya.
Politikus yang dikenal vokal di bidang kesehatan itu mendesak Pemkab Berau untuk segera menuntaskan persoalan ini. Ia mengingatkan, keterlambatan penyelesaian justru bisa berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.
“Pemerintah daerah tidak bisa menutup mata. Ini soal kesejahteraan orang-orang yang bekerja di garda terdepan pelayanan kesehatan,” katanya.
Menurut Feri, berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit mungkin saja berakar dari kesejahteraan tenaga kesehatan yang belum terpenuhi.
“Kadang pelayanan yang dinilai kurang maksimal itu juga karena faktor kesejahteraan. Kalau hak mereka terpenuhi, saya yakin nakes akan bekerja dengan semangat dan memberikan pelayanan terbaik,” pungkasnya. (rn/adv)
