BERAU – DPRD Kabupaten Berau menyoroti pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan yang dinilai belum tepat sasaran.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, meminta perusahaan memastikan program CSR menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di wilayah operasional.

Subroto menyampaikan, berbagai keluhan dari warga lingkar tambang menunjukkan masih banyak program CSR yang tidak relevan atau tidak memberikan dampak jangka panjang. Karena itu, DPRD meminta perusahaan lebih transparan dalam penyusunan dan pelaksanaan program sosial.

“CSR harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Jangan hanya seremonial atau bantuan sesaat,” tegasnya.

DPRD menilai ketidaktepatan sasaran terjadi karena kurangnya pemetaan kebutuhan di tingkat kampung serta minimnya koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Subroto menegaskan setiap perusahaan wajib melibatkan kepala kampung dan warga dalam penyusunan program CSR tahunan.

“Perusahaan harus terbuka soal alokasi dan arah programnya. Masyarakat perlu dilibatkan agar program sesuai prioritas di lapangan,” katanya.

Ia juga meminta agar dana CSR difokuskan pada program berkelanjutan, seperti pengembangan infrastruktur kampung, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi warga lokal.

“Kami ingin kontribusi perusahaan benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya. (git/adv)