TARAKAN – Keterbatasan fasilitas karantina hewan di Kota Tarakan mendorong munculnya usulan pemanfaatan sementara aset milik daerah sebagai lokasi penampungan dan pengawasan ternak, sembari menunggu pembangunan Instalasi Karantina Hewan (IKH) oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Utara.
Anggota Komisi III DPRD Tarakan, Umar Rafiq menyebut hingga saat ini IKH yang seharusnya dimiliki BKHIT belum tersedia di Tarakan dan masih dalam proses pengusulan ke pemerintah pusat.
Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut penting karena Tarakan selama ini menjadi salah satu titik transit lalu lintas ternak, baik untuk kebutuhan lokal maupun distribusi ke daerah lain di Kalimantan Utara.
“Selama ini kan Tarakan ini jadi jalur transit juga, ke Nunukan, ke Malinau. Harusnya ada tempat dulu untuk penanganan sebelum ternak itu disebar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, IKH berfungsi sebagai lokasi karantina bagi ternak yang baru tiba sebelum didistribusikan, sehingga aspek kesehatan hewan bisa dipastikan lebih dulu.
Namun karena fasilitas tersebut belum tersedia, ia menilai perlu ada solusi sementara agar pengawasan tetap berjalan dengan lebih terarah.
Dalam hal ini, Umar mengusulkan agar kawasan Kunak Aki Babu dapat dimanfaatkan sebagai lokasi karantina sementara, dengan skema kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak terkait.
“Kalau sementara bisa dimanfaatkan dulu aset yang ada, misalnya di Kunak itu. Tinggal bagaimana nanti difasilitasi antara Pemkot dan pihak karantina,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui kondisi fasilitas di kawasan tersebut saat ini tidak dalam kondisi layak dan membutuhkan perbaikan jika ingin difungsikan kembali.
“Kalau kita lihat di lapangan, kondisinya memang memprihatinkan. Banyak kandang yang sudah rusak, bahkan bisa membahayakan kalau dipakai begitu saja,” ujarnya.
Ia menilai, perbaikan fasilitas tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun tetap layak dipertimbangkan karena berkaitan dengan potensi pendapatan daerah.
Menurutnya, aktivitas penitipan ternak di kawasan tersebut selama ini sudah berjalan dengan sistem sewa, sehingga sebenarnya telah memberikan kontribusi meskipun belum optimal.
“Di situ kan sudah ada juga yang sewa tempat, ada pemasukan. Artinya potensi PAD itu sudah ada, tinggal bagaimana dimaksimalkan,” katanya.
Umar juga menyinggung pengelolaan kawasan tersebut yang saat ini berada di bawah Perumda Agrobisnis, serta adanya dinamika terkait rencana penataan ulang badan usaha milik daerah.
Hal tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar pengelolaan ke depan tidak terkendala persoalan kelembagaan.
“Sekarang dikelola Perumda, tapi ada juga informasi soal rencana penataan. Jadi ini harus jelas juga nanti arahnya seperti apa,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai pembangunan IKH oleh BKHIT masih membutuhkan waktu cukup panjang karena harus melalui tahapan pengusulan, persetujuan, hingga penetapan lokasi.
“Kalau dari pusat itu prosesnya lama, bisa dua sampai tiga tahun sampai benar-benar ada,” katanya.
Karena itu, ia mendorong adanya langkah konkret dalam jangka pendek melalui koordinasi antara pemerintah kota dan pihak karantina untuk membahas pemanfaatan fasilitas yang ada.
“Kalau bisa difasilitasi pertemuan antara Pemkot dengan karantina, itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Jadi ada tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.
Ia menilai, pemanfaatan fasilitas tersebut dapat mendukung pengawasan kesehatan hewan sekaligus membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan.
“Kalau dikelola dengan baik, ini bisa membantu pengawasan dan juga memberi pemasukan bagi daerah,” pungkasnya. (adv)
