TARAKAN – Provinsi Kalimantan Utara mencatat inflasi yang relatif terkendali pada April 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), gabungan tiga kabupaten/kota IHK di Kaltara mengalami inflasi sebesar 0,45 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 1,30 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 1,95 persen (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik, menyebutkan bahwa penyumbang utama inflasi di wilayah ini berasal dari kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga, khususnya komoditas tarif listrik yang memberi andil sebesar 0,61 persen.
“Kenaikan tarif listrik terjadi akibat berakhirnya diskon 50 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 VA sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 348.k/TL.01 yang berlaku pada Januari–Februari 2025,” katanya.
Selain itu, inflasi juga didorong oleh meningkatnya harga emas perhiasan (andil 0,17 persen) akibat lonjakan permintaan terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global, serta kenaikan harga nasi dengan lauk (andil 0,05 persen) seiring meningkatnya konsumsi masyarakat dan naiknya harga pangan pokok.
Meski demikian, Hasiando menegaskan bahwa inflasi di Kaltara masih dalam kendali, meskipun terdapat risiko dari eksternal, seperti kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang mengganggu rantai pasokan global, serta risiko domestik seperti gangguan pasokan aneka cabai, bawang merah, dan kenaikan tarif angkutan udara.
“TPID se-Kaltara terus bersinergi menjaga inflasi dalam kisaran target 2025 melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” ujarnya.
Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain pelaksanaan 220 kegiatan pasar murah untuk komoditas strategis, penerapan Good Agriculture Practices (GAP) melalui digital farming, serta penguatan komunikasi publik melalui media sosial, radio, dan kegiatan High Level Meeting.
Bank Indonesia juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi distribusi pangan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), guna memastikan masyarakat pelosok tetap mendapatkan akses pangan dan komoditas penting dengan harga terjangkau.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengendalian inflasi yang stabil, inklusif, dan pro-rakyat,” tutup Hasiando. (adm)
