TARAKAN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai melakukan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) khusus cabang olahraga bela diri yang dijadwalkan digelar pada Oktober 2025 di Kudus, Jawa Tengah.
Ketua KONI Kaltara, Muhammad Nasir mengungkapkan, beberapa cabang olahraga (cabor) bela diri sudah melakukan tahapan persiapan, salah satunya dengan mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Hal ini dinilai sebagai bagian dari proses seleksi dan pematangan menuju PON bela diri.
“Kalau soal kesiapan, beberapa cabor sudah ikut Kejurnas. Tapi kita tetap harus melihat kemampuan anggaran. Kita masih proses pengajuan dan mungkin dua hari ke depan selesai, Senin depan kita ajukan,” ujarnya.
Nasir menegaskan bahwa keterbatasan anggaran membuat KONI Kaltara harus selektif dalam mengirimkan atlet. Ia berharap setiap cabor bisa realistis dalam mengajukan jumlah atlet.
“Jangan sampai cabor asal mengajukan banyak atlet, sementara kemampuan anggaran kita terbatas. Misalnya diajukan 10 atlet, tapi yang berangkat hanya bisa 4. Harus disesuaikan, jangan memaksakan,” tegasnya.
Saat ini, dari total 10 cabor bela diri yang dipertandingkan di PON bela diri nanti, hanya 8 cabor dari Kaltara yang memenuhi syarat administrasi dan masih aktif. Dua cabor, yakni Tarung Drajat dan Jujitsu, belum masuk dalam kontingen Kaltara karena kepengurusannya sudah tidak aktif.
“Sesuai aturan, cabor yang bisa ikut harus punya kepengurusan aktif minimal di tiga kabupaten atau kota. Itu sudah kita bahas dan sepakati di Rakorprov,” beber Nasir.
Sementara itu, Wakil Ketua I KONI Kaltara, Wiyono Adhie, menjelaskan, secara teknis KONI Kaltara sudah menyiapkan sistem tahapan seleksi sesuai prosedur penyelenggaraan PON. Namun ia mengakui bahwa waktu yang mepet membuat persiapan tidak bisa dibangun seideal PON utama.
“Waktu sangat terbatas. Jadi mekanisme yang dibangun tidak bisa seideal PON biasa. Tapi tahapan tetap kita jalankan sesuai prosedur,” jelas pria yang menjabat sebagai Ketua tim Panwasrah Porprov II 2026 Kaltara.
PON bela diri ini dibagi dalam dua tahap. Sebanyak 10 cabor akan bertanding pada Oktober, sementara 8 cabor lainnya direncanakan pada November atau tahun depan. Karena itu, KONI belum bisa menyampaikan rencana partisipasi secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Wiyono menyebut bahwa KONI mewajibkan setiap cabor menyusun program kerja, termasuk Training Center (TC) sentralisasi selama sebulan dan rencana promosi-degradasi atlet (promdeg). Hal ini untuk mengantisipasi kondisi atlet inti yang bisa saja mengalami cedera atau penurunan performa.
“Jadi kita siapkan lapis dua. Karena tidak semua atlet inti selalu konsisten atau bebas cedera. Ini penting untuk jaga performa tim,” ujarnya.
Selain kesiapan teknis, KONI juga menegaskan sejumlah syarat mutlak bagi cabor yang ingin diberangkatkan ke PON, yaitu kepengurusan aktif dan tidak kedaluwarsa, terdaftar di minimal tiga kabupaten/kota, atlet harus memiliki prestasi baik di tingkat regional, nasional, maupun multi-event dan atlet wajib putra putri asli Kaltara.
“Jadi yang tidak punya KTP Kaltara tidak bisa ikut seleksi maupun bertanding. Ini sudah jadi ketegasan kami, belajar dari pengalaman sebelumnya,” kata Wiyono.
Dari data sementara, hanya 8 dari 10 cabor bela diri yang siap diberangkatkan karena memenuhi kriteria. Dua cabor dinyatakan belum layak karena belum menyelesaikan pembenahan kepengurusan.
Keputusan akhir tentang cabor yang akan diberangkatkan ke PON bela diri akan bergantung pada ketersediaan anggaran. KONI Kaltara berharap seluruh pihak memahami keterbatasan yang ada dan tetap mengedepankan prestasi sebagai indikator utama.
“Kita tidak bisa sekadar lihat potensi, tapi harus lihat kesiapan pengurus dan kelengkapan administrasi juga,” pungkas Wiyono. (adm)
