Berau – Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kinerja sejumlah perusahaan daerah (Perusda) di Kabupaten Berau masih bergulir dan belum mencapai kesepakatan. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyebut proses menuju pembentukan pansus masih panjang dan memerlukan beberapa tahapan sebelum dapat direalisasikan.
Usulan pembentukan pansus tersebut pertama kali mencuat dari salah satu anggota DPRD Fraksi Gerindra, yang menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap keberlangsungan dan efektivitas kinerja Perusda, terutama PT Indo Pusaka Berau (IPB) dan PT Hutan Sanggam Berau (HSB).
“Masih agak panjang kalau berbicara soal pembentukan pansus. Tapi wacana itu tetap kami tindaklanjuti. Saat ini kami akan fokus dulu pada pemanggilan pihak PLN Tanjung Redeb dan PT Berau Coal yang dijadwalkan dalam waktu dekat,” ujar Sumadi usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT IPB dan HSB, baru-baru ini.
Menurut Sumadi, evaluasi terhadap Perusda memang diperlukan, terutama menyangkut kontribusi dan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan daerah. Namun, pembentukan pansus bukan keputusan yang bisa diambil secara sepihak, karena harus melalui kesepakatan seluruh anggota DPRD Berau.
“Kalau semua fraksi dan anggota dewan sepakat, pembentukan pansus tentu bisa dilakukan. Tapi saat ini kami masih perlu mengkaji lebih dalam hasil RDP dengan IPB dan HSB serta menunggu klarifikasi dari pihak-pihak terkait lainnya,” jelasnya.
Wacana pembentukan pansus ini mencuat di tengah sorotan terhadap kinerja beberapa Perusda yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Beberapa anggota DPRD menilai, perlu ada evaluasi menyeluruh agar keberadaan Perusda tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi daerah.
Sumadi menegaskan, DPRD tidak menutup kemungkinan akan membentuk pansus jika hasil pembahasan mendalam menunjukkan perlunya langkah strategis tersebut.
“Kalau memang nanti terbukti ada hal-hal yang perlu diselidiki atau dievaluasi secara mendalam, pansus bisa menjadi opsi. Tapi semua harus sesuai prosedur dan kesepakatan bersama,” tegasnya.
DPRD Berau dijadwalkan akan kembali menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memperdalam pembahasan soal efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan daerah. (sgt/adv)
