TANJUNG SELOR – Penurunan pendapatan daerah yang tercantum dalam APBD Perubahan 2026 membuat Pemerintah Kabupaten Bulungan harus menyesuaikan sejumlah program dan kegiatan. Tidak hanya mempertimbangkan kemampuan fiskal, pemerintah daerah juga memperhitungkan waktu efektif pelaksanaan yang tersisa sekitar tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
Bupati Bulungan Syarwani menjelaskan, penyesuaian program merupakan konsekuensi dari perubahan postur APBD, dari anggaran murni menjadi APBD Perubahan. Kegiatan yang telah berjalan tetap dilanjutkan, sementara program baru akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan waktu yang tersedia.
“Pasti akan kita lakukan penyesuaian kembali terkait dengan beberapa program yang ada di APBD murni. Selebihnya, beberapa program yang sudah terlaksana dan berjalan di lapangan itu tetap berjalan,” kata Syarwani, Senin (31/8).
Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah Bulungan mengalami penurunan dari sekitar Rp1,585 triliun menjadi Rp1,529 triliun. Artinya, terjadi pengurangan sekitar Rp55 miliar. Perubahan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan pemerintah dalam menyusun kembali alokasi belanja dan kegiatan daerah.
Sementara itu, total belanja daerah justru mengalami perubahan dari sekitar Rp2,010 triliun menjadi Rp2,038 triliun. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi tambahan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sekitar Rp25 miliar. Namun, pada saat yang sama, terdapat sejumlah komponen transfer lainnya yang mengalami penurunan.
Menurut Syarwani, kondisi fiskal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dan selektif dalam menetapkan kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan. Faktor yang dipertimbangkan tidak hanya menyangkut ketersediaan anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah menyelesaikan kegiatan dalam sisa waktu tahun anggaran.
“Dengan kondisi pendapatan dari sisi PAD ini mengalami penurunan, kita juga harus realistis terkait dengan penyusunan dan pengalokasian belanjanya nanti dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di perubahan,” ujarnya.
Selain menghadapi penyesuaian pendapatan, Pemkab Bulungan juga harus memperhitungkan sejumlah kewajiban yang belum diselesaikan. Salah satunya berkaitan dengan pekerjaan tahun 2025 yang mengalami keterlambatan sehingga perlu kembali dialokasikan melalui APBD Perubahan 2026.
“Ada beberapa kegiatan dan kewajiban yang masih harus menjadi yang harus kita selesaikan di APBD Perubahan. Terutama yang menyangkut adanya keterlambatan pekerjaan di tahun 2025 yang harus dialokasikan kembali di APBD Perubahan tahun 2026,” katanya.
Syarwani menegaskan, faktor waktu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan program baru. Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar tiga bulan, pemerintah daerah tidak ingin memaksakan pembangunan yang secara teknis tidak memungkinkan untuk diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
“Waktunya sangat singkat, hanya plus minus mungkin sekitar tiga bulan. Tidak mungkin kita memaksakan diri untuk menyusun program-program pembangunan yang mungkin tidak bisa terselesaikan dalam kurun waktu tiga bulan ke depan,” tegasnya.
Untuk arah pembangunan, Pemkab Bulungan tetap berpedoman pada tema pembangunan tahun 2026. Beberapa sektor yang tetap menjadi prioritas meliputi pertanian, pemberdayaan UMKM, serta penataan dan peningkatan infrastruktur daerah.
“Prioritasnya sama, seperti tema pembangunan di tahun 2026. Aktivitas kegiatan untuk dukungan terhadap sektor pertanian, upaya peningkatan pemberdayaan UMKM, demikian juga dengan penataan atau peningkatan kondisi infrastruktur daerah,” pungkas Syarwani. (adv)
