BERAU – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus kejahatan seksual yang kembali mencuat di wilayah Kabupaten Berau.
Menurutnya, kasus serupa tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa, tetapi sebagai alarm bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak masih harus diperkuat.
Sebagai komisi yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komisi I menilai bahwa pemerintah daerah harus bergerak cepat melalui langkah penanganan, pendampingan, hingga pencegahan yang lebih terstruktur.
“Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan kemanusiaan. Pemerintah daerah harus hadir memberikan perlindungan yang nyata,” tegas Politisi Golkar tersebut.
Menurutnya, banyak korban kekerasan seksual mengalami trauma jangka panjang yang tidak bisa selesai hanya dengan proses hukum.
Ia menekankan bahwa pemulihan psikologis, pendampingan keluarga, serta jaminan keamanan bagi korban adalah tanggung jawab yang harus diutamakan.
“Korban sering kali membutuhkan penanganan yang jauh lebih kompleks. Pemulihan psikologis, pendampingan, dan rasa aman harus segera diberikan,” jelasnya.
Elita juga menyoroti masih minimnya kesadaran dan keberanian korban untuk melapor, terutama di lingkungan kampung. Hal ini disebabkan oleh rasa takut, stigma sosial, hingga tekanan keluarga. Ia meminta agar pemerintah dan aparat terus mendorong terciptanya lingkungan yang aman bagi korban untuk mengakses bantuan.
“Kita harus menghapus budaya yang menyalahkan korban. Justru masyarakat perlu didorong untuk menjadi pelindung, bukan penekan,” tambahnya.
Ketua Komisi I itu juga menyampaikan pentingnya penguatan edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di sekolah, organisasi pemuda, serta komunitas masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa Berau memiliki sistem perlindungan yang kuat, mulai dari pencegahan hingga penanganan kasus. Kasus kekerasan seksual harus ditekan semaksimal mungkin,” tutupnya.(git/adv)
