BERAU – Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum tokoh berprestasi dengan korban belasan anak di bawah umur menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan Kabupaten Berau.

Tak ingin kejadian serupa terulang, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) melakukan langkah konkret berupa deteksi dini di lingkungan sekolah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, lemahnya pengawasan membuka celah terjadinya penyimpangan. Ia meminta Disdik segera mengadopsi sistem pembinaan khusus, seperti yang sudah diterapkan di beberapa daerah lain, untuk memantau siswa yang menunjukkan indikasi perilaku menyimpang.

“Dinas Pendidikan harus bisa menginventarisir siswa yang imajinasinya atau perilakunya mulai mengarah ke hal-hal tidak wajar. Mereka harus dapat pembinaan sejak awal. Jangan sampai kita kecolongan lagi,” tegas Sumadi .

Sumadi menekankan bahwa penyimpangan perilaku pada anak tidak terjadi dalam semalam.

Hal itu muncul karena akumulasi dari lemahnya kontrol keluarga, lingkungan yang permisif, serta adanya kesempatan.

Oleh karena itu, sekolah sebagai “rumah kedua” harus mengambil peran lebih dominan ketika pengawasan orang tua tidak berjalan optimal.

“Pelanggaran itu muncul karena ada kesempatan yang tidak dikendalikan. Di sinilah peran sekolah untuk menutup celah tersebut lewat pengawasan ketat,” lanjutnya.

Selain pemetaan siswa berisiko, Sumadi juga menginstruksikan seluruh lembaga pendidikan dan organisasi yang bersentuhan dengan anak untuk lebih agresif melakukan pembinaan mental.

Ia meminta edukasi mengenai norma agama, etika pergaulan, dan bahaya pergaulan bebas tidak hanya dilakukan setahun sekali, melainkan menjadi menu rutin harian atau mingguan.

“Harus rutin diadakan. Jelaskan bahayanya, dosanya, dan konsekuensi hukumnya. Anak-anak harus dilatih untuk punya benteng diri yang kuat,” tutupnya. (adv)