BERAU – Wacana efisiensi anggaran daerah tahun 2026 mulai mengemuka. Anggota DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, secara terbuka mendukung langkah pengetatan belanja daerah, termasuk dengan mengusulkan pengurangan alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berau (DPUPR).
Usulan tersebut muncul sebagai respons atas rencana pemangkasan anggaran daerah yang akan diterapkan pada 2026. Rudi menilai, meski DPUPR selama ini wajar menerima porsi anggaran terbesar karena menangani proyek infrastruktur bernilai besar, namun peninjauan ulang tetap diperlukan demi efektivitas dan pemerataan penggunaan keuangan daerah.
“DPUPR selalu dapat anggaran paling besar. Itu bisa dimaklumi. Tapi tetap harus dievaluasi agar anggaran daerah bisa dibagi lebih proporsional,” ujar Rudi.
Ia menekankan, pengurangan anggaran bukan dimaksudkan melemahkan pembangunan infrastruktur, melainkan untuk membuka ruang fiskal bagi OPD lain yang selama ini kekurangan anggaran. Menurutnya, pemerataan belanja menjadi penting agar seluruh program pemerintah daerah dapat berjalan seimbang.
Rudi juga menyoroti sejumlah kegiatan DPUPR yang dinilainya kurang efisien. Ia mengkritik pola pembangunan yang terkesan tidak berbasis kebutuhan prioritas.
“Kalau yang masih baik lalu dirusak dan dibangun lagi, itu tidak elok. Bisa dikatakan pemborosan, sementara banyak OPD lain justru mengeluh kekurangan anggaran,” tegasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak menyasar satu OPD saja. Seluruh perangkat daerah diminta siap menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran yang lebih ketat, termasuk pada pos belanja tambahan penghasilan pegawai.
“Tidak ada yang selamat dari efisiensi. TPP nakes dan guru juga pasti ikut terdampak,” jelas Rudi.
Saat ini, DPRD Berau bersama Pemerintah Kabupaten Berau tengah menggelar serangkaian rapat untuk membahas secara rinci implementasi kebijakan efisiensi tersebut. Pembahasan difokuskan pada penentuan sektor yang akan dikurangi serta kegiatan yang perlu dibatasi.
Rudi berharap, meski anggaran ke depan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, seluruh OPD dapat lebih adaptif dan optimal dalam mengelola program kerja. “Soal pengurangan ini masih kami bahas bersama Pemkab. Dikurangi di mana dan kegiatan apa saja yang harus dibatasi,” pungkasnya. (rn/adv)
