BERAU – Wacana penggantian nama Bandara Kalimarau menjadi Bandara Raja Alam Sultan Alimuddin kembali mencuat ke permukaan. Namun, Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, meminta agar isu ini tidak mengalihkan fokus pemerintah dari pekerjaan rumah yang lebih penting.
Menurut Rudi, di tengah banyaknya kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak, perdebatan soal nama bandara dinilai tidak urgensi. Ia menegaskan, perubahan nama tidak serta-merta membuat pelayanan publik menjadi lebih baik atau ekonomi daerah meroket.
“Kalau dipaksakan, justru berpotensi memunculkan kerumitan administrasi dan tidak sedikit biaya yang dibutuhkan,” tegas Rudi.
Rudi mengingatkan bahwa mengganti nama bandara tidak semudah mengganti plang nama jalan. Secara teknis dan administratif, nama “Kalimarau” sudah terpatri dalam sistem navigasi dan dokumen penerbangan internasional.
Maskapai besar yang mengoperasikan pesawat jenis Boeing 737 pun sudah menggunakan kode dan identitas Kalimarau dalam sistem operasi mereka. Mengubahnya berarti harus merombak sistem yang sudah mapan, yang tentunya memakan waktu dan biaya tak sedikit.
“Identitas Kalimarau sudah tercantum di mana-mana, baik nasional maupun internasional. Mengubahnya itu perkara rumit,” jelasnya.
Politisi senior ini mengaku tidak anti terhadap sejarah. Ia bahkan pernah menjadi salah satu pihak yang mengusulkan nama Raja Alam Sultan Alimuddin sebagai bentuk penghormatan terhadap Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung.
Namun, ia juga mendengar aspirasi masyarakat, khususnya warga Teluk Bayur, yang ingin nama Kalimarau tetap dipertahankan karena sudah menjadi identitas kebanggaan lokal.
“Nilai sejarah memang patut dijaga. Tapi penerimaan masyarakat juga faktor penting. Warga Teluk Bayur sudah merasa memiliki nama Kalimarau,” tambahnya.
Daripada menghabiskan energi untuk polemik nama, Rudi menyarankan agar pemangku kebijakan fokus pada pembenahan fasilitas. Target menjadikan Kalimarau sebagai bandara dengan layanan prima dinilai jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat Berau.
“Bukan berarti kita mengabaikan nilai sejarah. Tetapi kebutuhan pembangunan harus tetap diutamakan. Perubahan nama bandara belum jadi urgensi,” pungkasnya. (adv)
