TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (22/4/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus memberikan catatan strategis untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Barokah menyampaikan rekomendasi yang diberikan merupakan hasil pembahasan menyeluruh terhadap capaian program, kegiatan, serta pelaksanaan regulasi yang dijalankan pemerintah kota.
“Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil pembahasan terhadap capaian kinerja program dan kegiatan, serta pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Ia menjelaskan, rekomendasi DPRD tersebut akan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penganggaran, serta perumusan kebijakan pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
“Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, sehingga arah kebijakan pembangunan dapat lebih terukur dan tepat sasaran,” katanya.
Secara umum, DPRD menilai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tarakan selama tahun 2025 berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui sejumlah indikator makro daerah yang mencatat tren positif.
Beberapa capaian yang menjadi perhatian di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen, tingkat pengangguran 5,06 persen, angka kemiskinan 5,03 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 78,62.
Meski demikian, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi struktural maupun teknis.
“Masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan, serta penguatan sektor ekonomi daerah,” jelasnya.
DPRD juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan, agar tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif.
“Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti secara serius dan konsisten, sehingga dapat memberikan dampak nyata dalam peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya. (adv)
