TARAKAN – Arahan Presiden kepada Ketua DPRD se-Indonesia untuk memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) direspons DPRD Tarakan dengan penguatan kontrol di lapangan.
Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program MBG berjalan sesuai standar, mengingat pelaksanaannya melibatkan banyak daerah dengan kondisi teknis yang berbeda.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino mengatakan komunikasi terbaru terkait program ini berasal dari tingkat pusat. Pimpinan DPRD diminta terlibat aktif dalam pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
“Ketua DPRD diundang ke pusat untuk memastikan pengawasan program ini berjalan lebih serius, sehingga penguatan kontrol di daerah menjadi perhatian,” ujarnya.
Menindaklanjuti hal itu, DPRD Tarakan menyiapkan langkah konkret dengan meningkatkan intensitas pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, baik melalui pemanggilan pihak terkait maupun peninjauan langsung.
“Dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak terkait, sekaligus turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan,” tegasnya.
Ia mengakui pengawasan sebelumnya belum berjalan maksimal karena program masih berada dalam kendali Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan adanya arahan terbaru, pengawasan akan dilakukan lebih intens.
“Sekarang kami akan lebih serius dan lebih sering turun untuk memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan,” katanya.
Pelaksanaan MBG di Tarakan sebenarnya sudah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal karena adanya kendala pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Beberapa SPPG dihentikan sementara operasionalnya akibat persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi ketentuan teknis.
“Masalah IPAL ini memang jadi perhatian utama, karena menyangkut kelayakan operasional,” ungkapnya.
Sejumlah penyelenggara telah melakukan penyesuaian dengan menggunakan IPAL portable sebagai solusi sementara agar operasional dapat segera berjalan kembali.
“Sudah ada yang menggunakan IPAL portable. Sistem ini lebih praktis karena bisa langsung dipasang tanpa pembangunan permanen,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD Tarakan masih menunggu kejelasan standar resmi dari Badan Gizi Nasional terkait spesifikasi IPAL yang digunakan dalam program tersebut.
“Standar dari BGN itu yang masih kami tunggu. Kalau belum ada, bisa mengacu ke Dinas Lingkungan Hidup, tapi harus dipastikan agar tidak terjadi kesalahan,” tegasnya.
Belum adanya standar yang jelas membuat sebagian pelaksana mengambil inisiatif sendiri dalam penyediaan fasilitas pendukung.
Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya distribusi layanan MBG, sehingga manfaat program belum dirasakan secara merata oleh pelajar.
“Hampir semua sekolah terdampak karena beberapa SPPG belum beroperasi penuh,” ujarnya.
DPRD Tarakan berharap seluruh kendala teknis segera diselesaikan agar program MBG dapat berjalan normal dan menjangkau seluruh penerima manfaat.
“Harapannya program ini bisa segera berjalan maksimal, supaya anak-anak sekolah bisa segera merasakan manfaatnya secara merata,” tutup Simon. (adv)
.
