BERAU — Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan daerah pedalaman di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menegaskan bahwa masih banyak kawasan pesisir dan pedalaman yang tertinggal dari sisi sarana dan prasarana dasar, padahal Berau kini memegang peran strategis sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Sutami, posisi Berau yang berdekatan dengan IKN seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata. Ia menilai, perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap pemerataan infrastruktur di Berau perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil.
“Sebagai daerah penyangga IKN, Berau seharusnya mendapat perhatian lebih besar dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar. Pemerataan pembangunan perlu dipercepat agar konektivitas wilayah semakin baik, ekonomi tumbuh merata, dan masyarakat siap menghadapi dampak strategis keberadaan IKN,” ujar Sutami.
Politisi yang dikenal vokal ini menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya terfokus di wilayah perkotaan seperti Tanjung Redeb, melainkan juga harus menjangkau daerah-daerah pedalaman dan pesisir yang selama ini tertinggal.
Bagi Sutami, pemerataan pembangunan bukan hanya soal membangun fisik, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga Berau.
“Pembangunan yang merata berarti keadilan bagi masyarakat. Warga di kampung, pesisir, dan pedalaman berhak menikmati infrastruktur yang sama dengan masyarakat di kota,” tegasnya.
Ia menyebut, infrastruktur dasar seperti jalan penghubung antar kampung dan kecamatan, sistem drainase, serta fasilitas publik masih menjadi kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah.
Keberadaan infrastruktur penghubung, kata Sutami, akan menjadi kunci utama untuk memperlancar mobilitas warga dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain soal pemerataan, Sutami juga menyoroti kualitas pekerjaan fisik proyek pembangunan yang dinilai masih belum maksimal.
Ia mengingatkan agar setiap proyek infrastruktur tidak hanya mengejar penyelesaian cepat, tetapi juga mengutamakan mutu agar hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
“Peningkatan kualitas pekerjaan fisik, baik pembangunan jalan maupun fasilitas publik, sangat penting. Jangan sampai proyek cepat selesai tapi cepat rusak. Masyarakat butuh hasil pembangunan yang tahan lama dan benar-benar bermanfaat,” tandasnya.
DPRD Berau, lanjut Sutami, akan terus mengawal pelaksanaan program pembangunan agar prinsip pemerataan dan keberlanjutan benar-benar terwujud. Ia berharap, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dapat mempercepat transformasi Berau menjadi daerah yang maju dan berdaya saing di era IKN. (sgt/adv)
